UU ITE Melindungi atau Meresahkan?

CemongNews_ UU ITE, Siapa Saja Bisa Diadukan. Sejak UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hadir, pengguna media sosial banyak yang khawatir. Undang-undang ini pada awalnya untuk melindungi kepentingan Negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (cyber crime). Saat itu ada 3 pasal mengenai defamation (pencemaran nama baik), penodaan agama, dan ancaman online.

Semula, ketiga pasal itu dimaksudkan untuk menangkap para penjahat siber. Namun, kini malah lebih sering dipakai untuk mengkriminalisasikan warga yang memanfaatkan internet dan media sosial untuk menyampaikan keluhan, opini, isi pikirannya, berpolemik, hingga menyampaikan kritik kepada pimpinan daerah.

Berdasarkan data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), sepanjang 2016 ada lebih dari 200 pelaporan ke polisi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman, yang berbasiskan UU ITE. SAFENET juga mencatat munculnya 4 (empat) pola pemidanaan baru yaitu: aksi balas dendam, barter hukum, membungkam kritik dan terapi kejut yang sangat berbeda, jika tidak dapat disebut menyimpang dari tujuan awal ketika UU ITE dibentuk. Sumber data: SAFEnet

UU No. 18 Tahun 2008 telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016. Undang-undang yang disahkan pada Oktober 2016, itu dinilai tak jauh beda dengan UU sebelumnya. Soalnya, salah satu hasil revisi adalah menyatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dapat melakukan pemblokiran terhadap situs-situs tertentu.

“Terakhir pemerintah melalui Kemenkominfo memblokir aplikasi Bigo Live lantaran dianggap mengandung nudity,” kata Regional Coordinator SAFEnet, Damar Juniarto.

Revisi UU ITE bukan terhadap hal-hal yang penting yang seharusnya direvisi. Malahan, Kemenkominfo memasukkan pasal lain, seperti right to be forgotten. Pasal itu sebelumnya tidak ada dalam revisi UU ITE, tapi muncul dalam pembahasan di DPR.

Pertanyaannya untuk apa dan siapa pasal tersebut karena di luar negeri, pasal itu berhubungan dengan hak privasi seseorang. Sementara Indonesia tidak memiliki UU Privasi, artinya melampaui pasal right to be forgotten.

Pasal lain yang berpengaruh terhadap kehidupan media sosial adalah pemblokiran. Pasal mengenai pemblokiran berpotensi abuse lantaran pemerintah memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemblokiran tersebut.

Sedangkan Pasal 27 ayat (3), tidak begitu pengaruh dengan dunia media. Pemerintah dan Komisi I DPR mengurangi sifat represi dari pasal ini dengan mengurangi jumlah orang ditahan sebelum melalui proses pengadilan.

 

Tak Perlu Khawatir
Namun jangan khawatir saya berpendapat bahwa perubahan UU ITE sangat membantu masyarakat yang menggunakan media sosial. di dalam UU ITE yang baru telah dijelaskan bagaimana cara menggunakan media sosial yang benar.

Dengan adanya UU ITE yang baru,, sudah sepatutnya masyarakat memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan (share) melalui media sosial. Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin dibagikan ke orang lain yang nantinya akan dibagikan juga oleh orang lain tersebut.

pada intinya sebagus apapun UU dibuat, tak akan berpengaruh tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Untuk itu, mari kit berfikir lebih bijak dalam menggunakan media sosial ini dan jangan sampai kita tergelincir dalam menggunakan media sosial.

Semangat…!!!

cemong Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *